Urgensi Pendidikan Multikultur

Hasan Basrie Alcaff

Dosen STMIK Raharja & STIBA Lepisi Tangerang, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta

Berbicara tentang pendidikan multikultural, tak ubahnya kita membedah isi perut Indonesia secara substansial. Dengan menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa, seperti beda etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur, proses belajar dapat diaplikasikan secara efektif dan mudah.

Dengan pendidikan multikultural, karakter siswa akan dilatih dan dibangun untuk mampu bersikap demokratis, humanis dan menerima keragaman. Atau dalam bahasa lain, “sambil menyelam minum air”. Artinya, selain mudah memahami, menguasai dan mempunyai kompetensi yang baik terhadap mata pelajaran, siswa juga diharapkan mampu untuk selalu bersikap dan menerapkan nilai-nilai demokrasi, humanisme dan keragaman di dalam maupun luar sekolah.

Di Eropa, Amerika dan negara-negara maju lainnya, strategi pendidikan multikultural telah berkembang sejak lama. Strategi ini merupakan pengembangan dari studi interkulturalisme. Dalam perkembangannya, studi ini menjadi sebuah studi khusus tentang pendidikan multikulturalisme, yang awalnya bertujuan agar populasi mayoritas dapat bersikap toleran terhadap para imigran baru. Studi ini juga memiliki tujuan politis, sebagai alat kontrol sosial penguasa terhadap warganya, agar kondisi negara aman dan stabil (Montalto, 1978; Gollnick dan Chinn, 1998).

Penerapan strategi pendidikan multikultural menjadi kian penting, khususnya dalam upaya memberantas diskriminasi dan meminimalisasi konflik. Sebab secara inheren, dalam diri setiap individu terdapat “hasrat” atau “keinginan” (ambisi), yang dengannya manusia cenderung berdaya upaya mewujudkannya. Dalam perspektif sosial, kepentingan ini menjadi communal consciousness atau kesadaran komunal untuk meraih keinginan bersama dalam sebuah lokus.

Masalahnya, banyak cara negatif yang dilakukan demi menggapai kepentingan itu. Strategi dan intrik yang tidak beradab (uncivilized) pun digunakan. Hasilnya, tujuan-tujuan universal dari organisasi sebagai wider zone target, seperti pengembangan masyarakat (society empowerment) yang demokratis dan terwujudnya keadilan menuju kemaslahatan bersama (mashlahat al-‘âmmah) pun terkikis. Akibatnya, muncullah group empowerment, yang hanya menguntungkan kelompoknya sendiri.

Dalam upaya meminimalisasi konflik, peran pendidikan multikultural menjadi urgen. Tapi masih diperlukan dukungan penanaman kesadaran kepada masyarakat terhadap keragaman (plurality), kesetaraan (equality), kemanusiaan (humanity), keadilan (justice), dan nilai-nilai demokrasi (democration values) dalam beragam aktivitas sosial.

Secara garis besar, wacana multikulturalisme berupaya untuk memahami perbedaan yang ada pada sesama manusia. Serta bagaimana agar perbedaan itu diterima sebagai hal yang alamiah (natural/Sunnatullâh), dan tidak menimbulkan tindakan diskriminatif. Sebab diskriminasi adalah cermin dari buah pola perilaku dan sikap hidup masyarakat yang suka iri hati, dengki, dan buruk sangka (su’udz-dzan).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: