Fiqih Anti korupsi

Pendidikan antikorupsi yang kini baru dipopulerkan di sejumlah sekolah umum, sebenarnya bukan hal baru. Sejak berabad-abad, pendidikan antikorupsi telah ada di madrasah-madrasah termasuk pondok pesantren.

Senja kemerahan menjelang malam beberapa tahun lalu. Suara adzan menggema dari speaker kecil mushalla, yang berada persis di tengah areal asrama. Berduyun-duyun puluhan santri yang terlihat rata-rata sudah dewasa itu sigap menuju masjid, dan mengunggu kiai muda imam mereka datang memimpin shalat.

Lepas shalat berjamaah dan berdzikir beberapa menit, para santri mahasiswa Pondok Pesantren ar-Rayyan di Kota Solo itu kembali mengerjakan aktivitas di kamar masing-masing.

Di pojok lorong asrama bertingkat dua, tersedia sekitar empat buah kamar mandi, yang seperti biasa selalu antri untuk diisi. Sebutlah Suwardi namanya, mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas yang berada dekat dengan pondok pesantrennya itu, asyik mengunyah sebungkus kacang goreng dan sebotol minum segar. Karena agak lapar, ia ambil lagi beberapa makanan ringan yang disajikan ”kantin tak bertuan” itu.

Tak beberapa lama, pintu kamar mandi terbuka, Suwardi bergegas masuk untuk mandi. Sebelum masuk, lekas ia rogoh koceknya, lalu ia letakkan beberapa lembar uang ribuan dan koin ratusan rupiah di kardus kecil yang tersedia di atas etalase kaca kantin kecil itu.

Kantin di pojok asrama Pondok Pesantren pimpinan Kiai Ahmad Yani, alumni Pondok Tahfidz Al-Amien Prenduan itu, memang jarang ada pedagang yang menjaganya. Pemiliknya hanya sesekali menengok tempat usahanya tersebut. Itupun sekedar menambah stok barang-barang yang mulai habis, atau membersihkan plastik-plastik makanan ringan yang tercecer karena ditiup angin keluar dari bak sampah di pojok lorong.

Di tembok dan etalase tempat makanan ringan, hanya tertulis daftar harga makanan ringan dan minuman segar yang dijual. Di sisi kanan disediakan kardus kecil tempat menaruh uang hasil belanja pembeli, sekaligus tempat pembeli menukar kembalian jika ada kelebihan uang. Tak ada yang istimewa dari pelayanan kantin itu. Tapi kejujuran pembeli sangat diuji untuk belanja di kantin sangat sederhana itu.

Di luar lingkungan pondok, ternyata tren kantin seperti ini baru booming didirikan pasca Hendarman Supandji terpilih menjadi Ketua Jaksa Agung. Hendarman yang terkenal jujur dan bersih itu, banyak dipuji karena berani dan tegas memberantas korupsi di banyak instansi. Tak kenal bulu ia tebas semua penjahat negara yang melakukan tindak pidana itu.

Hingga kini sudah hampir dua ribuan ”kantin kejujuran” (Kanjur) bertebar di ribuan sekolah di Indonesia. Dari sekolah negeri hingga swasta, dari tingkat dasar hingga menengah atas. Lalu bagimana hasilnya?

Berdasarkan riset media yang dilakukan Qalam, setelah berjalan beberapa tahun, hampir rata-rata Kanjur yang ada di berbagai sekolah tidak berkembang. Dalam arti tidak mampu mencapai target 100 persen kejujuran siswa pembeli hingga usaha kantin bisa dibilang menguntungkan. Keberhasilannya diprediksi baru sekitar 60 persen, berdasarkan hitungan untung rugi usaha.

Misalnya dalam kasus Kanjur di SMAN 01 Boyolangu Tulungagung, Jawa Timur, dari modal awal sebesar 1,6 juta rupiah, saat ini kas keuangan usaha hanya berkembang menjadi Rp 2 juta.

Sementara Kanjur di SMAN 3 Jakarta, sejauh ini dinilai relatif berhasil memenuhi misinya, melatih kejujuran. Selain defisitnya kecil, sekitar Rp 27.000, omzetnya naik dari Rp 200.000 menjadi Rp 1 juta perbulan. Bahkan sekarang Kanjur mereka bertambah menjadi dua lemari dari yang sebelumnya hanya satu.

Nasib berbeda dialami Kanjur SMAN 6 Jakarta. Sejak awal pembukaan, Kanjur di sekolah negeri favorit artis dan elit itu terus mengalami defisit. Dalam satu minggu, kerugiannya bisa mencapai Rp 108.000. Total defisit dari awal Kanjur itu dibuka telah mencapai Rp 604.000.

Meski beberapa data di atas belum dapat dijadikan patokan indikasi kegagalan keberadaan Kanjur, secara prinsip kantin model ini akan memberi para siswa bekal pendidikan antikorupsi bagi masa depan mereka.

Formal Anti-Korupsi

Masih ada yang menggelitik ketika Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) DKI Jakarta mendirikan sekolah anti-korupsi. Karena ada pertanyaan, sudah terkikiskah aspek moralitas dalam dunia pendidikan selama ini, sehingga untuk menciptakan generasi bermoral, yang antara lain anti-korupsi, diperlukan sekolah anti-korupsi?

Seperti dikabarkan, beberapa bulan lalu Dikmenti DKI Jakarta mendirikan Sekolah Anti-Korupsi Pangeran Diponegoro yang berlokasi di SMA Negeri 3 Setiabudi, Jakarta Selatan. Tak tanggung-tanggung, sekolah itu diresmikan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Sebelumnya, telah diterbitkan pula serial modul Pendidikan Anti-Korupsi (PAK).

Buku pembelajaran yang didanai Danish Intl. Dev Agency itu, diserahkan sendiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar kepada Mendiknas Bambang Sudibyo di kantor KPK.

Disadari, untuk mencegah terjadinya korupsi, perlu dilakukan pendidikan antikorupsi sejak dini. Untuk itu bekerjasama dengan Depdiknas, KPK membuat modul pembelajaran anti-korupsi. “Dengan menjalankan modul pendidikan ini, kita harapkan anak-anak kelak tidak melakukan korupsi,” ujar Antasari.

Modul tersebut berupa buku-buku yang berisi materi tentang anti-korupsi. Di dalamnya terdapat pelajaran agama, nilai sosial, dan budaya yang berhubungan dengan pencegahan korupsi. Dan buku ini akan dimasukkan sebagai tambahan dalam pelajaran di sekolah.

Menurut Mendiknas Bambang Soedibyo, penyebaran buku akan diprioritaskan pada sekolah-sekolah bertaraf internasional. Alasannya, ia ingin menghasilkan cerita sukses dari program anti-korupsi ini.

Sepintas, pendirian sekolah anti-korupsi dan penerbitan modul PAK itu mungkin dipandang sebagai terobosan baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Apalagi korupsi di negeri ini, seperti kerap disindir para pakar hukum, telah menjadi semacam tradisi yang diwariskan.

Sehingga untuk memberantasnya tak cukup hanya dengan mengadili dan memenjarakan para koruptor, tapi juga sejak dini anak-anak perlu diimunisasi dengan serum anti-korupsi, supaya mereka menjadi kebal terhadap serangan penyakit korupsi. Caranya, seperti dilakukan Dikmenti DKI Jakarta, dengan mendirikan sekolah antikorupsi.

Tapi di balik itu, dengan adanya sekolah anti-korupsi, timbul keraguan, apa hasil dunia pendidikan kita selama ini? ”Pendidikan tak sebatas menyangkut sejauh mana murid-murid dapat menimba ilmu pengetahuan, tapi juga sejauh mana mereka dapat mengadopsi perilaku berbudi pekerti luhur,” ungkap Asep R. Rasyid, pengamat masalah sosial dan pendidikan.

Sekretaris Yayasan al-Kalam, Cianjur, Jawa Barat itu mempertanyakan, bukankah selama ini murid-murid sekolah sudah memperlajari pendidikan moral atau akhlak? Lalu apa kegunaannya?

Memang belakangan ini marak, pendidikan atau pelajaran anti-korupsi dipopulerkan di sejumlah sekolah umum, seiring dipopulerkanya pembukaan kantin kejujuran. Intinya, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mencetak generasi muda mengerti apa itu korupsi dan bagaimana harus mencegahnya.

Bukan Hal Baru

Namun Asmadji AS Muchtar, Direktur The Religions to Peace Institute menegaskan, banyak pihak lupa bahwa pendidikan atau pelajaran anti-korupsi yang dipopulerkan di sejumlah sekolah umum itu bukanlah hal baru. Sejak berabad-abad lalu, pendidikan atau pelajaran antikorupsi telah ada di madrasah-madrasah, termasuk pondok-pondok pesantren.

Misalnya, kata Asmadji, semua madrasah dan pondok pesantren sejak jenjang Ibtidaiyah (tingkat dasar) hingga Aliyah (menengah atas), selalu memberi mata pelajaran Fikih dan Adab. Dalam Fikih, semua hukum yang berdasarkan syariat Islam diajarkan kepada siswa secara bertahap dan sistematis. Berbagai hukum agama, khususnya mana yang haram dan mana yang halal dijelaskan. Semua perbuatan haram dibeberkan, termasuk mencuri dengan berbagai modus. Dan, korupsi tergolong perbuatan mencuri yang diharamkan.

Demikian detailnya, kata Asmadji, sehingga pelajaran Fikih sangat penting bagi semua murid untuk menjadi bekal dan pedoman hidupnya. Dan, biasanya agar murid bisa mengerti dan mengingat pelajaran Fikih, bab demi bab harus dihapalkan. Bahkan, sejumlah kitab fikih sengaja disusun dengan tipografi syair, sehingga bisa dilantunkan menjadi tembang, agar mudah dihapal oleh anak-anak.

Sedangkan pelajaran Adab, diajarkan juga secara tertib. Asmadji mengibaratkan, mulai tata krama kepada orangtua, tetangga, dan pemimpin, hingga seluruh makhluk. Intinya, pelajaran Adab berisi berbagai tata krama yang harus dilakukan terhadap semua pihak (subjek dan objek) yang ada di muka bumi ini, juga terhadap Tuhan lewat ibadah.

Dalam kondisi bangsa dan negara yang semakin dicemari kasus-kasus berbagai modus korupsi, pelajaran Fikih dan Adab layak dipopulerkan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang selalu mengklaim dirinya sebagai pelopor pendidikan anti-korupsi di sejumlah sekolah umum, di mata alumni madrasah tentunya mereka bagai pahlawan kesiangan.

”Pasalnya, pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah umum belakangan ini bukan hal baru lagi. Bahkan bisa dikatakan termasuk sudah kuno, karena sudah diajarkan sejak beradab-abad lalu di madrasah-madrasah dan pondok-pondok pesantren,” tegas Asmadji.

Meski demikian, pendidikan anti-korupsi tetap relevan, sebagaimana Fikih dan Adab. Dan, relevansinya akan semakin signifikan, jika calon anggota legislatif (Caleg), semua calon pegawai negeri sipil (PNS), dan para pejabat juga mau mempelajarinya.

Oleh karena itu, imbuh Asmadji, ada baiknya pemerintah pusat maupun daerah, segera mewajibkan semua pihak yang ikut mengelola bangsa dan negara dalam semua level, baik yang memegang jabatan maupun tidak, untuk belajar Fikih dan Adab. Tujuannya, untuk mencegah mereka melakukan korupsi dalam berbagai bentuk.

Asmadji menegaskan, khusus untuk konteks masa kini, pelajaran fikih dan adab sangat relevan, karena belakangan muncul kasus-kasus buruk, seperti korupsi, judi, miras, narkoba, dan kriminal lain, yang melibatkan oknum-oknum pejabat dan anggota wakil rakyat. ”Berbagai kasus buruk bisa saja terjadi, karena pelakunya belum memahami tata krama sebagai pribadi dan public figure dalam berbangsa dan bernegara,” katanya. (tata septayuda)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: