Virus Ganas Politik Uang

Raut wajah Bunawi (45) cerah seketika. Ia tak perlu lagi mengayuh becak hingga larut malam. Bak durian runtuh, ia menerima uang sebesar 50 ribu dari seorang calon anggota legislatif (Caleg) partai politik yang mengunjungi rumahnya pagi itu. Bagi tukang becak yang biasa mangkal di salah satu sudut kota Sumenep ini, uang 50 ribu sangat besar artinya, sama dengan upah lelahnya mengayuh becak selama tiga hari.

Menjelang Pemilu tahun ini, Bunawi pun mengurangi frekuensi mengayuh becak. Ia justru rajin mengikuti kampanye berbagai partai politik yang diadakan di kotanya. “Siapa tahu dapat rezeki,” katanya kepada Qalam (20/3).

Ketika ditanya, siapa calon legislatif yang akan dipilih saat Pemilu nanti, ayah dua anak ini dengan singkat menjawab, ”Mele se aberri’ pesse otaba berras (memilih yang memberi uang atau beras).”

Bunawi beralasan, selama ini partai politik sering membodohi rakyat. Para caleg menurutnya hanya pandai mengobral janji. Kalau sudah terpilih, mereka akan meninggalkan rakyat. ”Ya, lebih baik dapat uang sekarang. Karena, setelah Pemilu, belum tentu para Caleg itu bagi-bagi uang. Apalagi kehidupan saat ini susah, Mas,” katanya.

Bunawi adalah potret kecil betapa masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan, begitu pragmatis menghadapi Pemilu. Kalkulasi untung-rugi menjadi senjata utama bagaimana mereka bersimpati kepada para Caleg. Caleg yang ”royal” menabur uang atau sembako, pastilah ia akan meraih simpati.

Sikap ”royal” ini terlihat pada pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur beberapa waktu lalu. Misalnya, dengan mengadakan penjualan kebutuhan pokok berharga murah atau menggelar gerak jalan berhadiah sepeda motor. Sebagian calon juga tak segan-segan mentraktir makan dan minum warga yang ditemui di tempat umum.

Hal serupa juga dapat ditemui dalam Pilkada Jawa Barat, 13 April lalu. Pada 9 April 2008, 147 warga Kampung Bantarpanjang, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, mendapat amplop berisi uang Rp 10.000 dengan pesan agar memilih salah satu peserta Pilkada.

Sama-sama Frustasi

Menurut Edy Suandi Hamid, Rektor Universitas Islam Indonesia, maraknya praktik politik uang menjelang Pemilu 2009 dan dalam pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah, di antaranya terjadi akibat rasa frustasi pemilih dan para Caleg terhadap kondisi politik saat ini. Kedua pihak pun memilih cara-cara instan untuk meraih tujuan dan keuntungan masing-masing.

Dalam praktik money politics (politik uang), imbuh Edy, ada hubungan yang bersifat transaksional pada kedua pihak yang frustasi. Pemilih frustasi karena menganggap siapapun yang terpilih tidak akan berarti banyak bagi nasib mereka, sehingga budaya instan muncul, memilih yang mau membeli suaranya.

Caleg pun frustasi karena tidak dipercaya oleh masyarakat. Akhirnya mereka memilih jalan pintas lewat pola ”beli-putus”. Yaitu, membayar suara pemilih dan merasa kewajiban lepas saat sudah terpilih.

Praktik politik uang, terjadi karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku, yaitu partai politik (Parpol), politisi, dan rakyat secara umum. Bagi politisi, politik uang merupakan media instan untuk mendapat suara konstituen. Sebaliknya, bagi rakyat, politik uang ibarat bonus rutin di masa Pemilu. Uang atau materi dari politik uang itu dianggap lebih ril bisa dirasakan, dibandingkan misalnya realisasi program-program partai atau politisi yang tidak menyentuh langsung masyarakat.

Menurut Edy, jalan pintas ini adalah bukti belum siapnya politisi dan Parpol melakukan proses penguatan partainya melalui pengkaderan dan penggalangan basis massa. Dan ini merupakan indikasi gagalnya komunikasi politik antara Parpol dengan konstituen.

Akar Virus Politik Uang

Politik uang sejatinya adalah salah satu bentuk virus politik yang cukup ganas. Ia akan membunuh pohon demokrasi hingga ke akar-akarnya. Cepat atau lambat. Kalau pada akhirnya pohon demokrasi itu tumbuh besar, ia akan menjadi ancaman bagi tanaman di sekitarnya. Atau, bahkan membunuhnya juga.

Ketika politik uang menjadi senjata para Caleg untuk “menipu” masyarakat agar bersimpati dan memilihnya, maka saat itu pula, pesta demokrasi —Pemilu, Pilkada, Pilkades— dengan sendirinya telah cacat.

Politik dan uang selalu bergandengan tangan. Dan virus politik uang, sebenarnya sudah berkembang sejak masa Negara Kota (Polis/Politea) di Yunani Kuno. Sejak dipergunakan secara luas sebagai alat tukar dalam peradaban modern, uang telah menjadi tiket politik yang efektif. Jika digunakan dengan cerdas, ia bisa menjadi ongkos bagi seseorang untuk memperoleh kekuasaan atau jabatan tertentu.

Praktik politik uang setidaknya bermasalah dalam dua aspek: idealisme demokrasi dan aturan main perundangan. Dalam konteks demokratisasi, fenomena politik uang, memiliki sisi berlawanan dengan idealisme demokrasi. Dinamika demokratisasi menghendaki adanya kemandirian dan rasionalitas rakyat sebagai aktor utama demokrasi. Pilihan rakyat dalam berdemokrasi harus merdeka dari tekanan dan intimidasi termasuk tekanan uang. Selain itu, pilihan rakyat juga mesti berdasarkan pertimbangan rasionalitas, bukan alasan yang bersifat pragmatis. Perebutan kekuasan politik seperti apapun bentuknya, mesti tetap dalam idealisme demokrasi.

Pada titik ini, yang menguat adalah praktik proseduralisme demokrasi yang berbiaya tinggi, dan semakin terpinggirkannya substansi nilai-nilai demokrasi yang mengusung kearifan dan kemanusiaan. Ujung dari politik uang, tentunya demokratisasi tak bertuan. Mengapa? Karena agregasi kekuasaan yang berlangsung tidak melibatkan kekuatan kemerdekaan rakyat sesungguhnya. Sebab, yang menggerakkan pilihan mereka adalah landasan material/uang.

Di sisi lain, pemerintah yang berkuasa pun tidak memiliki ruang akuntabilitas untuk proses pertanggungjawaban. Karena segalanya telah selesai saat transaksi uang dalam proses pemilihan terjadi. Sehingga tak mengherankan, ketika terjadi tirani kekuasaan oleh negara, maka rakyat tidak memiliki daya resistensi yang cukup kuat. Di sinilah muncul ironi demokrasi. Dari rakyat, tapi bukan oleh rakyat, dan bukan untuk rakyat.

Aspek kedua, politik uang juga bermasalah dalam perspektif yuridis. Dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu misalnya, disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. (Pasal 84 ayat 1 huruf J).

Begitu pula dalam UU 32 tahun 2004 pasal 117 ayat 2 tentang Pilkada juga telah diatur larangan politik uang, dengan ancaman pidana penjara dua hingga 12 bulan bagi pelakunya ; Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Benahi Mental

Politik uang, apapun bentuknya, adalah virus. Kalau virus ini tidak dibasmi, ia akan menggerogoti mental para Caleg, termasuk juga pemilih. Cara yang paling efektif untuk bisa kebal dari ancaman virus ini adalah membentengi mental seluruh pihak yang terlibat dalam pentas demokrasi politik.

Para Caleg yang biasanya menggunakan politik uang cenderung bermental materi. Baginya, kekuasaan hanya bisa dibeli dengan uang. Sementara bagi pemilih yang menerima uang sebagai kompensasi hak politik yang dimilikinya biasanya bermental pragmatis. Hidup baginya hanya untuk memenuhi kebutuhan perut. Mental seperti inilah yang mesti diprioritaskan utuk dibenahi.

Karenanya, ketetapan Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah yang menvonis politik uang sebagai keharaman merupakan salah satu jalan menghentikan laju politik uang. Setidaknya, para Caleg dan pemilih akan sadar dan memahami, bahwa perbuatannya itu termasuk dosa karena mengandung unsur risywah (suap-menyuap), yang dalam konteks Islam, pelakunya akan mendapat siksa di akhirat kelak.

Selain membenahi mental, penting kiranya membekali para caleg dengan strategi berpolitik yang jitu. Menurut Alfan Alfian, dosen FISIP Unas, Jakarta, para Caleg seharusnya tidak bermodal ”tangan kosong” saat terjun ke dunia politik. Mereka wajib memahami strategi politik, seperti bagaimana membuat basis politik, menciptakan kader politik yang militan, menyusun program partai yang aplikatif, dan lainnya.

Alfan menilai, kemenangan politik tidak selalu ditentukan oleh uang. Karena uang bukan satu-satunya jaminan seorang Caleg dipilih masyarakat. Dibutuhkan strategi jitu untuk bisa bertarung dalam arena politik. Kalau tidak, imbuh Alfan, para Caleg hanya akan menjadi ”sapi perah” untuk dieksploatasi habisan-habisan oleh masyarakat pemilih. (Moh. Hamzah Arsa)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: